Last Updated on June 28, 2025
Perbedaan BI dan OJK seringkali masih membingungkan masyarakat awam. Kedua lembaga ini sama-sama berperan penting dalam sistem keuangan Indonesia, namun memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang berbeda. Banyak yang belum tahu, ke mana harus melapor ketika menghadapi masalah keuangan—apakah ke Bank Indonesia atau ke Otoritas Jasa Keuangan?
Memahami perbedaan antara BI dan OJK bukan hanya penting bagi pelaku industri keuangan, tapi juga bagi masyarakat umum. Mulai dari pengajuan pinjaman, cek informasi kredit, hingga penanganan sengketa perbankan, semua itu berkaitan langsung dengan peran kedua lembaga ini.
Menarik Untuk Anda Baca: Perbedaan Bank Umum dan BPR
Pengertian Singkat: Apa Itu BI dan Apa Itu OJK?
Apa Itu Bank Indonesia (BI)?
Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia. Lembaga ini bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah. BI juga menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta menjaga sistem pembayaran tetap aman dan lancar.
Dasar hukum BI adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yang telah mengalami beberapa perubahan. Salah satunya tercantum dalam UU P2SK Tahun 2023. Selain itu, BI juga mengatur suku bunga, mengendalikan inflasi, dan mengembangkan teknologi keuangan. Contoh produk BI antara lain QRIS dan Digital Rupiah.
Apa Itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Cakupannya meliputi perbankan, asuransi, pasar modal, hingga pinjaman online.
OJK didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tujuannya adalah memperkuat pengawasan keuangan setelah krisis global 2008. Tidak seperti BI yang bersifat makro, OJK bertugas mengawasi langsung lembaga keuangan satu per satu.
Salah satu peran penting OJK adalah melindungi konsumen jasa keuangan. Mereka juga mengelola SLIK sebagai pengganti BI Checking, yang menjadi acuan riwayat kredit masyarakat.
Tugas dan Wewenang Bank Indonesia
Sebagai bank sentral, Bank Indonesia (BI) memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Tugas utamanya difokuskan pada pengaturan kebijakan moneter dan pengawasan sistem pembayaran secara menyeluruh.
Berikut adalah tugas dan wewenang utama BI:
- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
BI mengatur suku bunga acuan, jumlah uang beredar, dan strategi pengendalian inflasi. Semua kebijakan ini ditujukan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. - Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
Selain kebijakan moneter, BI bertanggung jawab memastikan sistem pembayaran nasional berjalan aman, efisien, dan andal. Salah satu inovasinya adalah peluncuran QRIS yang mendukung pembayaran digital. - Mengelola cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar
BI berwenang membeli atau menjual valuta asing guna menjaga kestabilan nilai tukar rupiah di pasar internasional. - Mengembangkan dan mengatur mata uang digital
BI saat ini sedang mengembangkan Digital Rupiah sebagai bentuk Central Bank Digital Currency (CBDC). Langkah ini diambil untuk mengikuti perkembangan sistem keuangan global yang semakin digital. - Menjaga stabilitas sistem keuangan secara makro
Meski OJK mengawasi lembaga keuangan secara mikro, BI tetap bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
Peran BI lebih bersifat makroprudensial, artinya pengawasan dilakukan dari sisi stabilitas keseluruhan sistem ekonomi. Ini berbeda dengan OJK yang bersifat mikro dan langsung mengawasi pelaku keuangan.
Tugas dan Wewenang OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan di Indonesia. Lembaga ini hadir untuk memastikan aktivitas keuangan nasional berjalan sesuai aturan dan memberi perlindungan maksimal kepada masyarakat.
Berbeda dari Bank Indonesia yang fokus pada stabilitas moneter, OJK lebih menitikberatkan pengawasan terhadap lembaga keuangan secara langsung. Termasuk di dalamnya adalah perbankan, asuransi, koperasi, pasar modal, hingga fintech berbasis digital.
Berikut beberapa tugas utama OJK:
- Mengawasi kegiatan lembaga keuangan secara mikro
OJK memantau operasional masing-masing institusi keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. - Memberikan perlindungan kepada nasabah
Lembaga ini menerima dan menangani pengaduan konsumen yang merasa dirugikan oleh layanan keuangan. - Menyusun kebijakan dan peraturan sektor keuangan
OJK berwenang menerbitkan regulasi yang berlaku untuk semua pelaku usaha di bidang jasa keuangan. - Mendorong peningkatan literasi dan akses keuangan
Melalui berbagai program edukasi, OJK membantu masyarakat agar lebih paham tentang produk dan risiko keuangan. - Menyediakan layanan informasi riwayat kredit melalui SLIK
Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik OJK menggantikan peran lama BI Checking. Sistem ini digunakan untuk melihat jejak kredit seseorang secara resmi.
Seiring perkembangan digital, OJK kini juga memantau aktivitas keuangan berbasis teknologi, seperti pinjaman online, investasi digital, dan e-wallet. Tugas ini sangat penting untuk melindungi masyarakat dari risiko penipuan dan layanan ilegal.
Tabel Perbandingan: Perbedaan BI dan OJK
| Aspek | Bank Indonesia (BI) | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
|---|---|---|
| Status Lembaga | Bank sentral Republik Indonesia | Lembaga independen pengawas sektor keuangan |
| Fungsi Utama | Menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran | Mengawasi dan mengatur jasa keuangan secara mikro |
| Ruang Lingkup | Kebijakan moneter, sistem pembayaran, nilai tukar | Perbankan, asuransi, pasar modal, fintech, dana pensiun, dll. |
| Dasar Hukum | UU No. 23 Tahun 1999 & UU P2SK 2023 | UU No. 21 Tahun 2011 & UU P2SK 2023 |
| Pengawasan | Makroprudensial (level sistem) | Mikroprudensial (level lembaga/individu) |
| Contoh Produk/Program | QRIS, Digital Rupiah, suku bunga BI Rate | SLIK, pengawasan pinjol, edukasi literasi keuangan |
| Tujuan Utama | Menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar | Melindungi konsumen & menjamin transparansi sektor keuangan |
| Pelaporan | Ke Presiden melalui DPR | Langsung ke DPR |
| Peran Digital | Mengembangkan infrastruktur keuangan digital (seperti QRIS) | Mengawasi layanan keuangan digital dan pinjaman online |
Dengan melihat perbandingan langsung seperti ini, masyarakat bisa lebih mudah memahami siapa yang berwenang dalam urusan tertentu. Misalnya, jika masalahnya terkait pinjaman online, maka OJK yang berwenang. Sedangkan jika menyangkut kebijakan suku bunga atau uang digital, itu tugas BI.
Kolaborasi dan Batasan Kewenangan BI & OJK
Meski memiliki tugas yang berbeda, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saling bekerja sama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Kolaborasi ini penting agar pengawasan berjalan menyeluruh, dari aspek moneter hingga perilaku lembaga keuangan.
Bentuk Kolaborasi BI dan OJK
Koordinasi dalam Forum KSSK
BI dan OJK sama-sama tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Forum ini bertujuan mengantisipasi dan menangani potensi krisis keuangan.
Respons Bersama dalam Krisis
Saat terjadi guncangan ekonomi, BI dan OJK bisa mengeluarkan kebijakan sinergis. Misalnya, BI menurunkan suku bunga, sementara OJK memberi kelonggaran kredit.
Pertukaran Data dan Informasi
Keduanya saling berbagi informasi penting terkait perbankan, nilai tukar, dan kondisi lembaga keuangan.
Batasan Kewenangan Masing-Masing
- BI tidak mengawasi individu atau lembaga keuangan secara langsung. Itu adalah tugas OJK.
- OJK tidak menetapkan kebijakan moneter. Hal ini sepenuhnya diatur oleh BI.
- BI fokus pada stabilitas sistem, sedangkan OJK fokus pada perilaku lembaga keuangan dan perlindungan konsumen.
Contoh Nyata Pembagian Peran:
Jika ada keluhan tentang riwayat kredit, maka OJK (melalui SLIK) yang menangani. Namun, jika ada perubahan suku bunga acuan, itu adalah keputusan BI. Dengan kata lain, keduanya tidak saling tumpang tindih, tetapi saling melengkapi.
Contoh Kasus: Ke Mana Harus Lapor?
Banyak masyarakat masih bingung, apakah harus menghubungi Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ketika menghadapi masalah keuangan. Berikut adalah beberapa contoh kasus sehari-hari yang sering terjadi, beserta arahan instansi yang tepat untuk dihubungi:
Kasus 1: Ingin Mengecek Riwayat Kredit
Masalah: Anda ingin melihat apakah memiliki tunggakan kredit sebelum mengajukan pinjaman.
Lapor ke: OJK
Penjelasan: Pemeriksaan riwayat kredit kini dilakukan melalui SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) yang dikelola oleh OJK. Dulu dikenal sebagai BI Checking, tetapi kini sudah berpindah ke wewenang OJK.
Kasus 2: Keluhan tentang Pinjaman Online Ilegal
Masalah: Mendapat teror atau bunga mencekik dari pinjol yang tidak terdaftar.
Lapor ke: OJK
Penjelasan: OJK bertugas mengawasi semua entitas pinjaman online yang legal dan terdaftar. Masyarakat bisa mengadukan pinjol ilegal ke kontak resmi OJK.
Kasus 3: Bingung Mengapa Nilai Tukar Rupiah Melemah
Masalah: Kurs rupiah terhadap dolar tiba-tiba turun drastis.
Lapor ke: BI
Penjelasan: Fluktuasi nilai tukar menjadi tanggung jawab BI. BI melakukan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas rupiah melalui kebijakan moneter.
Kasus 4: Gangguan Sistem Pembayaran QRIS
Masalah: Transaksi QRIS gagal terus, padahal saldo cukup.
Lapor ke: BI dan penyedia layanan pembayaran
Penjelasan: QRIS merupakan sistem pembayaran nasional yang diatur oleh BI. Namun, teknisnya juga bisa melibatkan pihak penyedia dompet digital atau bank Anda.
Kasus 5: Produk Investasi Gagal Bayar
Masalah: Anda investasi di reksadana atau asuransi, tapi dana tak kunjung cair.
Lapor ke: OJK
Penjelasan: Produk investasi seperti reksadana, asuransi, dan pasar modal berada di bawah pengawasan OJK. Laporkan melalui kanal resmi OJK untuk penelusuran lebih lanjut.
Penutup
Perbedaan BI dan OJK terletak pada fungsi, wewenang, dan ruang lingkup pengawasannya. Bank Indonesia berfokus pada stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan nilai tukar. Sementara itu, OJK bertugas mengatur dan mengawasi langsung lembaga keuangan, termasuk bank, asuransi, dan pinjaman online.
Memahami siapa yang bertanggung jawab dalam suatu kasus sangat penting agar tidak salah langkah. Jika Anda menghadapi masalah terkait kebijakan suku bunga, sistem pembayaran, atau kurs rupiah—BI adalah tempat yang tepat untuk mencari penjelasan. Namun jika menyangkut keluhan terhadap layanan bank, pinjol, atau produk investasi, maka OJK adalah lembaga yang harus Anda hubungi.
Dengan mengetahui perbedaan ini, Anda bisa mengambil keputusan finansial dengan lebih bijak dan tepat sasaran. Jangan ragu untuk mengakses layanan informasi atau pengaduan resmi dari kedua lembaga ini bila diperlukan.
Memahami perbedaan BI dan OJK hanyalah langkah awal dalam mengenali sistem keuangan di Indonesia. Untuk keputusan finansial yang lebih aman dan terarah, penting bagi Anda untuk memilih lembaga keuangan yang terpercaya dan diawasi oleh regulator resmi.
🔹 Ingin mengajukan pinjaman atau membuka tabungan yang aman?
🔹 Butuh informasi seputar BI Checking, SLIK, atau kelayakan kredit?
💼 BPR Arto Moro hadir sebagai solusi keuangan lokal yang legal, diawasi langsung oleh OJK, dan mengutamakan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
👉 Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan layanan keuangan yang jelas, aman, dan sesuai regulasi.
📞 Kunjungi https://bprartomoro.co.id atau langsung ke kantor cabang terdekat!
