Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia. Hal ini karena sektor UMKM merupakan tameng yang bisa menghadapi ketika terjadi tekanan ataupun resesi ekonomi. Maklum, 97% serapan tenaga kerja di Indonesia berada pada UMKM, khususnya sektor mikro.

Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,5%, dan penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Ini membuat UMKM memang punya korelasi yang tinggi dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Apabila UMKM tumbuh, maka akan bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Hal ini pada akhirnya bisa mengurangi angka kemiskinan.

Meskipun mempunyai peran yang vital dalam upaya pengentasan kemiskinan, UMKM justru sering dinomorduakan. Porsi kredit segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk sebagian besar bank di Indonesia masih sangat rendah dari total kredit yang disalurkan. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), portofolio kredit UMKM per Agustus 2022 baru mencapai Rp 1.214 triliun atau sekitar 19,7% dari total kredit perbankan yang mencapai Rp 6.155 triliun.

Namun, sejumlah bank tetap berkomitmen mendorong peningkatan porsi kredit UMKM sesuai dengan aturan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) minimal 30% pada tahun 2024. Komitmen tersebut antara lain ditunjukkan oleh BPR Arto Moro. Dalam rangka semakin memperkuat pembiayaan kepada UMKM, BPR Arto Moro kembali melakukan kerjasama linkage program dengan Bank Jateng senilai Rp 90 miliar pada Senin (31/10). Dengan penandatanganan tersebut total kerjasama Linkage Program antara BPR Arto Moro dengan Bank Jateng adalah sebesar Rp 195 miliar.

Hery Hartojo, Pemimpin Bidang Pemasaran Bank Jateng mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung upaya BPR Arto Moro untuk terus memberdayakan industri UMKM. Dengan performa BPR Arto Moro yang sudah teruji, Bank Jateng siap mendukung berapapun kebutuhan dana BPR Arto untuk melaksanakan penguatan dan pendampingan UMKM tersebut.

“Kinerja BPR Arto Moro dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat sangat luar biasa. Hal itu membuat kami yakin dan tidak khawatir menawarkan nilai (linkage program) berapapun kepada BPR Arto Moro,’ ucap Hery Hartojo.

Darmawan, S.Sos, Direktur Utama BPR Arto Moro, mengatakan kerjasama linkage program dengan Bank Jateng tersebut merupakan bukti komitmen BPR Arto Moro untuk terus mendukung kebangkitan UMKM pasca pandemi.

‘Kami menyampaikan terima kasih kepada Bank Jateng yang terus memberikan kepercayaan kepada BPR Arto Moro untuk berkolaborasi dalam rangka mendukung industri UMKM di kota Semarang dan Jawa Tengah. Kepercayaan ini akan terus kami jaga dengan sebaik-baiknya,’ jelas Darmawan.

Darmawan menjelaskan bahwa meski berkontribusi penting terhadap ekonomi nasional, UMKM belum mendapat dukungan sepenuhnya dari perbankan, khususnya bank umum. Hal ini karena kebijakan bank umum pada dasarnya adalah memberikan pembiayaan kepada pihak yang benar-benar bankable. Berbeda dengan BPR yang meskipun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian tetapi bisa lebih fleksibel dan lentur menyesuaikan dengan kondisi pelaku UMKM.

Darmawan menambahkan bahwa semasa pandemi, banyak industi UMKM yang gulung tingkar atau mengalami kesulitan mengatur casflow. Apabila dalam kondisi yang demikian, dengan alasan tidak bankable lalu UMKM ditinggalkan oleh perbankan, tentu industri UMKM tidak akan mampu bangkit dari keterpurukan, akibatnya pengangguran makin banyak dan ekonomi nasional makin terpuruk.

‘Karakteristik BPR memang berbeda dengan bank umum. BPR tidak mungkin mencari nasabah yang sempurna secara skor penilaian kredit karena pasti sudah digaet bank umum terlebih dahulu. Oleh sebab itu, BPR berinovasi dengan melakukan pendampingan dan pembiayaan kepada industri UMKM yang meskipun tidak sempurna secara persyaratan pembiayaan tetapi mempunyai prospek dan peluang untuk bangkit,’ lanjut Darmawan.

Menurut Darmawan bank umum mendapat subsidi triliunan rupiah dari pemerintah, fasilitas dana murah dan berbagai kemudahan lain sehingga bisa mendapatkan nasabah premium yang aman dan menguntungkan. Di sisi lain, BPR tidak mendapatkan dukungan pembiayaan dan kemudahan fasilitas dari pemerintah sehingga harus berinovasi demi tetap melaksanakan misinya mendukung kebangkitan industri UMKM.

‘BPR seharusnya juga didukung penuh oleh pemerintah. Di tengah keterbatasan, BPR terus komitmen mendampingi dan mendukung UMKM. Tidak meninggalkan UMKM seperti lembaga lain dengan alasan tidak layak dibiayai,’ lanjut Darmawan.

Dihubungi setelah acara penandatanganan kerjasama Linkage program, Dr. H. Subyakto, SH,MH,MM, Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) BPR Arto Moro mengatakan bahwa sesuai prinsip ekonomi gotong royong, perbankan harusnya membantu industri UMKM yang ingin bangkit dari keterpurukan, bukan menjauhinya karena faktor tidak sepenuhnya bankable.

‘Saya selalu minta jajaran Direksi untuk mengelola bank dengan prudent, hati-hati, termasuk dalam pemberian kredit. Akan tetapi, sebisa mungkin, pelaku industri UMKM harus disupport. Jangan sudah jatuh lalu dibiarkan makin jatuh. Egois itu namanya. Pelaku industri UMKM harus dibantu, jangan dijauhi. Berikan permodalan, bimbingan dan pendampingan sehingga usahanya maju berkembang dan pada akhirnya mampu memenuhi kewajibannya,’ tutur Dr. H. Subyakto, SH,MH,MM.